Feeds:
Pos
Komentar

7ff95c901fd2aa76fcbdfbdf21125a24[Quo Vadis BPBD?-5] Kabar Gembira untuk BPBD

Ini melanjutkan rangkaian artikel yang saya mulai tulis sejak tanggal 5 Oktober 2016 lalu dg topik Quo Vadis BPBD? Diskusi kita ini mengenai perkembangan dan posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18/2016). Setelah terhenti beberapa hari karena kesibukan keseharian utk mencari sesuap nasi maka kali ini saya kirimkan artikel terakhir. Semula saya akan melanjutkan dengan sejumlah seri artikel lain yang terkait dg hal ini tapi berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maka seri artikel Quo Vadis BPBD? ini saya akhiri. Spesial terima kasih kepada kawan lama saya, yaitu Pak Dwi Daryanto, Kalaks BPBD Kabupaten Bantul yang telah menginformasikan perkembangan terbaru mengenai pembentukan perangkat daerah ini.   Lanjut Baca »


screenshot-from-2016-10-01-19-41-20[Quo Vadis BPBD? – 4] UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) membawa berita gembira bagi seluruh kalangan pelaku penanggulangan bencana di Indonesia. Mengapa? Karena penanggulangan bencana secara resmi diakui secara legal masuk ke dalam peraturan-perundangan dalam urusan pemerintahan. Kalau pada tahun 2007 saat UU No. 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana disahkan dan diundangkan soal mengenai urusan kebencanaan sama sekali tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Mulai sekarang penanggulangan bencana masuk dalam Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya pada point nomor 5, yaitu “ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat”. Penanggulangan bencana menjadi sub urusan bencana bersama sub urusan kebakaran dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Tentu saja hal ini patut disambut dg gembira dan dirayakan dg kerja keras agar penyelenggaraan penanggulangan bencana tetap sesuai dg amanat UU No. 24/2007. Lanjut Baca »


[Quo Vadis BPBD? – 3] UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah (2)

Mari kita lanjutkan obrolan mengenai kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Materi obrolan tentang “Quo Vadis BPBD?” ini saya luncurkan di berbagai milis, Facebook dan Google+. Ada cukup banyak tanggapan dari berbagai daerah di Facebook saya yang mempertajam analisis mengenai kondisi BPBD. Di Google+ nihil komentar. Sementara itu di Milis Bencana ada satu komentar, yaitu Mas Nanang Suharto. Matur tengkyu Mas Nanang atas komentarnya yg memperdalam pemahaman mengenai topik ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta pada 24 Februari 2016 memberikan paparan berjudul: “Peran Kementerian Dalam Negeri RI dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran”. Menurut Mendagri, sebagai konsekuensi dari penanggulangan bencana menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar maka secara prinsip antara lain: Lanjut Baca »


screenshot-from-2016-10-01-19-41-20[Quo Vadis BPBD?-2] UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah (1)

Mari kita lanjutkan ngobrol sersan mengenai dampak implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18/2016). Apa isi UU No. 23/2014 itu?

UU No. 23/2014 disahkan pada tanggal 30 September 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada 2 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsudin. Peraturan ini telah dua kali direvisi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No. 2/2015) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9/2015). Lanjut Baca »


43a47-logobpbd2copy[Quo Vadis BPBD?-1] BPBD di Simpang Jalan

Kondisi BPBD saat ini berada di persimpangan jalan. Akibat adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18/2016) membuat membuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah mengalami perubahan. Apa perubahan-perubahannya? Mulai hari ini saya akan meluncurkan sejumlah tulisan mengenai hal ini.

Mari kita ngobrol sersan (santai tapi serius).

Lanjut Baca »


Laman (website) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) http://bnpb.go.id/ menjadi rujukan utama guna mendapatkan informasi dan data mengenai upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Jumlah total pScreenshot from 2016-08-31 11-25-41engunjung laman ini mencapai 5.187.899 per tgl 31 Agustus 2016, pukul 11.27.

Secara rutin saya mengakses Website BNPB utk melihat informasi/berita, produk hukum, dan produk buku/majalah. Ini masukan utk Website BNPB bgn Produk Hukum, khususnya bgn PERATURAN KEPALA BNPB dan PERATURAN PEMBENTUKAN BPBD. Ada permasalahan yg cukup mengganggu tampilan Website BNPB secara keseluruhan, yaitu nama file & link yg dobel dan link-kosong (link yg tdk ada filenya).

Lanjut Baca »


Kebakaran lahan dan hutan (karlahut) pada awal tahun 2016 ini kembali muncul lagi setelah pada akhir tahun 2015 padam oleh lebatnya hujan yang turun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada awal 2016 selain munculnya sejumlah titik api karlahut di Sumatra, pada awal Pebruari 2016 juga ditemukan sekitar 370 s/d 500 titik api karlahut di Papua. Hal ini, menurut KLHK, karlahut tidak hanya disebabkan oleh perusahaan yang membakar lahan tapi juga karena ada kebiasaan masyarakat dengan membakar lahan sebelum ditanami.

Penggunaan istilah kebakaran lahan dan hutan (karlahut) atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah sama saja. Penamaan ini tergantung dari sudut pandang orang-orang yang menggunakannya. Akan tetapi, dampak dari karlahut atau karhutla ini sama saja, yaitu menyengsarakan ribuan orang yang terdampak di Sumatra, Kalimantan, serta di negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia.

Lanjut Baca »