Karlahut Awal Tahun 2016: Peristiwa yang Diulang Terus

Kebakaran lahan dan hutan (karlahut) pada awal tahun 2016 ini kembali muncul lagi setelah pada akhir tahun 2015 padam oleh lebatnya hujan yang turun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada awal 2016 selain munculnya sejumlah titik api karlahut di Sumatra, pada awal Pebruari 2016 juga ditemukan sekitar 370 s/d 500 titik api karlahut di Papua. Hal ini, menurut KLHK, karlahut tidak hanya disebabkan oleh perusahaan yang membakar lahan tapi juga karena ada kebiasaan masyarakat dengan membakar lahan sebelum ditanami.

Penggunaan istilah kebakaran lahan dan hutan (karlahut) atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah sama saja. Penamaan ini tergantung dari sudut pandang orang-orang yang menggunakannya. Akan tetapi, dampak dari karlahut atau karhutla ini sama saja, yaitu menyengsarakan ribuan orang yang terdampak di Sumatra, Kalimantan, serta di negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia.

Read Full Post »

Bank Dunia Beri Hibah 12 Juta Dolar AS untuk Cegah Kebakaran Hutan

“Tidak ada makan siang gratis.” Begitulah peribahasa yg sering diucapkan bahwa di dunia ini tidak ada segala sesuatu yg gratis. Apalagi kalau “bantuan” itu datangnya dari lembaga bank. Hal ini yang mesti dikritisi oleh banyak pihak.

Bank Dunia memberi bantuan hibah sebesar 12 juta dolar AS kepada Indonesia utk menangani kebakaran hutan dan lahan. Yg jadi pertanyaan adalah apakah itu hibah murni atau kah hibah bersyarat seperti yg biasa dilakukan oleh Bank Dunia. Apakah dana itu semua akan masuk ke BNPB atau kah dibagi-bagi kepada K/L dan pemerintah daerah utk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan?

Read Full Post »

Gumuk Pasir di Pesisir Selatan Kab. Bantul Ditambang

Gumuk pasir di Kab. Bantul merupakan penahan alami thd abrasi, rob, dan tsunami. Akan tetapi, kawasan gumuk pasir itu ditambang dan diambil pasir serta dijadikan tambak udang. Tentu saja tambang pasir dan tambak udang itu merusak kawasan gumuk pasir. Dampak nyata adalah intrusi air laut pada lahan-lahan pertanian rakyat di pesisir kawasan tsb.

Berdasarkan rencana yang dibuat Parangtritis Geomaritime Science Park, kawasan gumuk pasir itu akan memiliki luas 413 hektar (ha) dan terdiri dari tiga zona, yakni zona inti (141,15 ha), zona terbatas (95,3 ha), dan zona penunjang (176,6 ha). Kepala Parangtritis Geomaritime Science Park, Retno Wulan, mengatakan bahwa berdasarkan hasil foto udara tahun 2015, di kawasan zona inti yang harusnya seluas 141,15 ha, gumuk pasir yang masih terjaga hanya 30,78 ha (21,8 persen). Di dalam zona inti, terdapat kawasan permukiman seluas 2,02 ha yang kebanyakan terdiri atas bangunan semipermanen. Ada pula tambak udang seluas 1,11 ha yang sebagian tak beroperasi.

Read Full Post »

Bencana Ekologis di Calang, Aceh Jaya

Bencana Ekologis di Calang, Aceh Jaya
Date: Tue, 30 Sep 2014 22:24:57 -0700 (PDT)
From: ibnu mundzir <imundzir@gmail.com>
Subject: [bencana] Re: Efektivitas pendidikan bencana di Aceh setelah 10 tahun tsunami???

Calang, Aceh Jaya adalah kota yang luluh lantak karena tsunami 2004. Di Desa Bahagia, 95% penduduk meninggal karena tsunami. Kota ini telah bangkit kembali. Akan tetapi, bahaya baru telah hadir pelan-pelan: penggunaan merkuri dalam penambangan emas di dataran tinggi Aceh Jaya atau Pidie. Uji lab yang dilakukan oleh Laboratorium Jurusan Kimia Unsyiah pada Desember 2013 menunjukkan bahwa merkuri telah mengkontaminasi sebagian sumur warga. Selain itu, saat ini pemerintah setempat telah mensosialisasikan bahwa air dan ikan dari Krueng Teunom (yang terletak sekitar 20 KM dari Calang) tidak boleh dikonsumsi akibat kemungkinan kontaminasi logam berat. Well, Calang is so challenging. Sebuah kota yang pulih dari salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern dan kemudian kembali didera oleh ancaman bencana lain. Di Calang, saya berkaca bahwa kerja kita belum apa-apa, masih banyak tantangan di luar sana.

Read Full Post »

Kelembagaan di bidang LH???

BLH Kab Karanganyar

Kelembagaan di bidang LH???

Kelembagaan di bidang lingkungan hidup antara lain Kementerian Negara Lingkungan Hidup di tingkat nasional yang merupakan kementrian non-departemental yang bertanggung jawab kepada Presiden (dijabat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup). Tugasnya adalah merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Read Full Post »

RPPLH dan KLHS???

Menuju bencana bila lingkunga hidup tidak dikelo dg baik

RPPLH dan KLHS???

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) ada pengertian ttg
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Read Full Post »

Apa itu bencana ekologis?

Sumber: http://www.tribunnews.com

Apa itu bencana ekologis?

Pada sebagian pelaku penanggulangan bencana (PB) di Indonesia dg latar belakang bidang lingkungan hidup (LH) dan terutama sekali dimotori oleh para pelaku bidang LH itu sendiri mengembangkan sebuah wacana mengenai “bencana ekologis? Apa itu bencana ekologis?

Read Full Post »

Indonesia Darurat Bencana

Senin, 20 Januari 2014
Indonesia Darurat Bencana

JAKARTA, KOMPAS — Bencana yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir tahun lalu, mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung, gelombang laut yang tinggi, hingga gunung meletus, belum berakhir, bahkan berpotensi masih akan terus terjadi. Banjir, misalnya, tak kunjung surut, bahkan terus meluas. Kondisi ini membuat sebagian besar wilayah Indonesia dalam kondisi darurat bencana.

Hingga Minggu (19/1), banjir di Jakarta juga semakin parah. Hujan deras yang mengguyur hulu sungai dan wilayah Jabodetabek membuat saluran air dan 13 sungai di Jakarta meluap dan menggenangi 564 rukun tetangga di 30 kecamatan di DKI Jakarta. Ketinggian air sekitar 5 sentimeter hingga 3 meter. Kondisi ini membuat 30.784 warga harus mengungsi.

Read Full Post »

Banjir dan Politik-Ekonomi Keadilan Sosial oleh Fachry Ali

Selasa, 21 Januari 2014
Banjir dan Politik-Ekonomi Keadilan Sosial
Oleh:  Fachry Ali

SEJAK Sabtu (18/1/2014) pagi hingga sore, televisi meliput banjir Jakarta dan Bekasi. Dari berbagai pemandangan, dua hal tampak menonjol: jembatan yang digenangi air (seperti terlihat di Kampung Pulo, Jatinegara) dan separuh gantungan pakaian terendam banjir (seperti terlihat di Pejaten, Pasar Minggu).

Sebagai ”anak Betawi” yang besar di Ragunan, Pasar Minggu, sejak 1960-an saya melihat banjir yang melanda beberapa wilayah seperti Kampung Melayu atau Pondok Karya (dekat Mampang) dan beberapa tempat lainnya adalah pemandangan biasa. Namun, banjir di Pejaten adalah sesuatu yang tak berpreseden. Karena korban banjir pada umumnya kalangan miskin, yang di Jakarta hingga 18 Januari sore telah menelan tujuh korban dan 10.000 orang mengungsi, semua ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi pembangunan dan keadilan sosial.

Read Full Post »

Penanganan Bencana Selalu Kedodoran

Selasa, 21 Januari 2014
Penanganan Bencana Selalu Kedodoran
Banyak Komando Membingungkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Meski rutin menghadapi banjir atau tanah longsor, penanganan bencana hidrometeorologis di berbagai daerah tetap kedodoran. Keterlambatan evakuasi korban dan kurang terurusnya pengungsi masih terjadi. Lemahnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat memperburuk keadaan.

”Banjir seolah bukan lagi bencana, tetapi tradisi yang terjadi setiap tahun,” kata Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Surono di Jakarta, Senin (20/1).

Read Full Post »